Oleh:
Dr. Muhajir Sulthonul Aziz, S.Kom., M.I.Kom.
Dosen KPI Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah, Pasuruan
Ketua Relawan TIK Jawa Timur
Tidak ada ruang yang lebih cepat berubah hari ini selain dunia pendidikan tinggi. Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), machine learning, analisis data, hingga berbagai platform pembelajaran digital telah mengubah cara mahasiswa belajar, dosen mengajar, peneliti menganalisis data, bahkan cara perguruan tinggi membangun reputasi akademiknya. Dunia kampus sedang memasuki babak baru yang tidak lagi ditentukan oleh megahnya gedung atau banyaknya jumlah mahasiswa, tetapi oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Sayangnya, tidak semua perguruan tinggi bergerak dengan kecepatan yang sama.
Di banyak kampus, mahasiswa dan dosen-dosen muda mulai memanfaatkan AI untuk belajar banyak referensi, menyusun bahan ajar, melakukan analisis penelitian, membangun kelas interaktif, mengembangkan media pembelajaran, hingga mempercepat publikasi ilmiah. Mereka melihat teknologi sebagai mitra yang memperkuat kualitas akademik, bukan sebagai ancaman terhadap profesi dosen.
Sebaliknya, masih terdapat sebagian sivitas akademika yang memandang AI dengan penuh kecurigaan. Teknologi dianggap identik dengan plagiarisme, kemalasan berpikir, bahkan ancaman bagi integritas akademik. Kekhawatiran tersebut tentu tidak sepenuhnya keliru. AI memang dapat disalahgunakan apabila digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Namun, menolak mempelajari teknologi bukanlah solusi. Dunia pendidikan tidak akan pernah memenangkan perubahan hanya dengan menutup mata terhadap kenyataan.
Perbedaan cara pandang inilah yang perlahan menciptakan kesenjangan kompetensi di lingkungan perguruan tinggi. Di satu sisi, dosen muda terus memperbarui keterampilannya mengikuti perkembangan teknologi. Di sisi lain, tidak sedikit dosen yang lahir pada era pra-digital masih merasa cukup dengan pola kerja yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Sekali lagi, persoalannya bukan usia. Banyak akademisi senior justru menjadi teladan dalam memanfaatkan teknologi. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang berhenti belajar, padahal dunia terus berubah.
Kondisi tersebut menjadi lebih serius apabila sikap enggan beradaptasi juga hadir pada level kepemimpinan perguruan tinggi. Rektor, dekan, direktur, kepala lembaga, maupun pejabat akademik bukan sekadar administrator. Mereka adalah penentu arah kebijakan institusi. Ketika pemimpin belum memiliki visi transformasi digital, maka inovasi yang dilakukan dosen dan mahasiswa sering kali berhenti sebagai inisiatif individu, bukan menjadi budaya organisasi.
Akibatnya, kampus berjalan di tempat ketika perguruan tinggi lain telah melompat jauh. Mahasiswa memanfaatkan AI setiap hari, tetapi kebijakan akademik belum memberi arah pemanfaatannya. Dosen ingin mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, tetapi fasilitas dan regulasi masih tertinggal. Peneliti ingin mempercepat produktivitas riset dengan bantuan AI, tetapi belum tersedia pedoman yang jelas mengenai etika penggunaannya. Pada akhirnya, teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan institusi untuk mengelolanya.
Everett M. Rogers melalui teori Diffusion of Innovations menjelaskan bahwa keberhasilan suatu inovasi sangat dipengaruhi oleh para pengadopsi awal (early adopters) yang mampu menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya. Dalam konteks perguruan tinggi, kepemimpinan akademik seharusnya menjadi motor penggerak transformasi, bukan justru menjadi pihak yang paling lambat menerimanya. Sebab budaya organisasi hampir selalu mengikuti arah yang ditunjukkan oleh para pemimpinnya.
Pertanyaannya kemudian sederhana. Mungkinkah sebuah universitas mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional apabila para pengambil keputusannya enggan meningkatkan kompetensi digitalnya sendiri? Mungkinkah kampus berbicara tentang inovasi apabila ruang-ruang rapatnya masih sibuk memperdebatkan teknologi yang telah lama digunakan mahasiswa di ruang kelas ?
Transformasi digital di perguruan tinggi bukan berarti menyerahkan seluruh proses akademik kepada AI. Sebaliknya, AI harus diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat produktivitas penelitian, mempercepat layanan akademik, dan memperluas kolaborasi ilmiah. Integritas akademik tetap menjadi fondasi utama, tetapi integritas tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak inovasi. Yang dibutuhkan adalah tata kelola, etika, dan literasi digital yang matang.
Pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah universitas tidak hanya ditentukan oleh akreditasi, peringkat, atau megahnya infrastruktur. Kampus akan benar-benar naik kelas apabila para dosennya terus belajar dan para pemimpinnya berani memimpin perubahan. Sebab universitas yang enggan memperbarui kompetensi digital para pengambil keputusannya akan kesulitan melahirkan kebijakan yang mampu mengikuti laju perkembangan ilmu pengetahuan.
Mahasiswa telah memasuki era kecerdasan buatan. Mahasiswa dan dosen-dosen muda telah berlari mengejar transformasi digital. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah AI akan hadir di dunia pendidikan tinggi, karena kenyataannya AI sudah ada di ruang kelas kita. Pertanyaan yang lebih penting adalah : apakah para pemimpin perguruan tinggi bersedia terus belajar agar kampus yang mereka pimpin benar-benar mampu naik kelas, atau justru membiarkan institusinya tertinggal oleh perubahan yang sesungguhnya dapat mereka pimpin sendiri ?
