Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) Gelar Simposium Khazanah Pemikiran Santri dan Call for Paper, IAI Darullugah Wadda’wah Meloloskan Dua Panelis Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri tahun 2021, Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) akan menyelenggarakan Simposium Khazanah Pemikiran Santri dan Kajian Pesantren atau Al-Multaqo ad-Dawliy lil-Bahts ‘an Afkar at-Thullab wa-Dirasat Pesantren (MU’TAMAD).
Gelaran acara yang berlangsung pada 14-16 Oktober 2021 di Hotel Santika Ice BSD tanggerang selatan tersebut di ikuti oleh Santri, alumni pesantren dan pengamat pesantren. Tidak kurang dari 690 Paper masuk, namun setelah melalui seleksi yang ketat, hanya 100 paper yang di presentasikan secara daring dan luring. “Alhhamdulliah, kami berdua lolos untuk kategori akademisi dan pegamat pesantren”, kata Dr. Akhmad Fauzi Hamzah, M.Pd.I., selalu peserta Mu’tamad yang mewakili IAI IAI Darullugah Wadda’wah.
Panitia menetapkan 7 (tujuh) tema yang bisa ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, Inggris, Arab, atau Arab Pegon. Diantaranya yaitu:
1. Pesantren dan Penguatan Fungsi Pendidikan.
2. Pesantren dan Penguatan Fungsi Dakwah.
3. Pesantren dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat.
4. Perubahan Kultur Akademik dan Budaya Pesantren Pascapandemi Covid-19.
5. Pesantren dan Visi Indonesia Emas 2045.
6. Pesantren, Ancaman Berdimensi Ideologi, dan Keamanan Nasional Indonesia.
7. Kemandirian Pesantren.
“Dari tujuh tema yang diperebutkan melalui Call paper, saya mengirimkan paper pada tema, Pesantren dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat yaitu menulis tentang Pesantren Ekologi dan Ust Dr. Fauzi Hamzah, M.Pd.I pada tema Pesantren dan Visi Indonesia Emas 2045 dengan menulis menggagas Pendidikan Kepemimpinan di Pesantren ” Kata Dr. Asep Rahmatullah, M.Pd.I yang mewakili IAI Dalwa
Acara yang ditutup oleh Wakil Mentri Agama tersebut, menghsilkan 7 rekomendasi khusus dan 6 Rekomenasi umum. Inti dari rekomendasi tersebut yaitu mengawal turunan kebijakan pemerintah pasca lahirnya UUD Pondok Pesantren.
Views: 5
